Topik tentang banjir menjadi bahasan utama di ebook ini. Ebook ini merupakan kumpulan Opini di majalah Tempo khusus tentang problem Jakarta. Dari sekian banyak masalah, ebook ini memfokuskan pada dua persoalan besar, yaitu banjir dan transportasi.

Dua topik itu tersebar di beberapa Opini dari edisi majalah Tempo yang terbit antara 2002 dan 2013—periode dengan tiga gubernur: Sutiyoso, Fauzi Bowo, terakhir Joko Widodo. Ebook ini diawali dengan sebuah Opini yang menyoroti banjir awal 2002, yang merupakan banjir terbesar sejak 1996, dengan 78 titik banjir. Tentang hal ini, Tempo menulis pentingnya gubernur—waktu itu Sutiyoso—untuk turun langsung ke pusat-pusat banjir—hal yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta sekarang, Joko Widodo. Selain menyarankan perlunya membangun lebih banyak banjir kanal, “Yang terpenting: segera rehabilitasi daerah aliran sungai.”

Tema tentang banjir Jakarta tersebut dengan beragam pilihan angle dan perspektif. Ketika Jakarta dipimpin Sutiyoso, sebuah Opini menyoroti anggaran penanggulangan banjir yang dikeluhkan Sutiyoso. Opini lain menyarankan betapa pentingnya pemetaan dan informasi titik-titik banjir. “Bila peta telah selesai dibuat, hasilnya harus segera dimasyarakatkan. Bahkan rambu-rambu penanda juga layak dibangun di kawasan rawan banjir itu.” (Opini Majalah Tempo 18 Februari 2007).

Penertiban vila-vila orang berduit Jakarta di kawasan Puncak tak luput dari bahasan Opini. Sementara itu, langkah radikal yang seharusnya ditempuh Gubernur Fauzi Bowo dibahas di sebuah Opini di Majalah Tempo edisi 17 Februari 2008:  “Jakarta perlu perubahan pandangan yang radikal terhadap fungsi wilayah resapan, waduk, pantai, dan sungai…..”

Banjir merendam sebagian besar wilayah Jakarta, termasuk Bundaran Hotel Indonesia, yang menjadi landmark Jakarta, ketika baru beberapa bulan Joko Widodo memimpin Ibu Kota. pelibatkan masyarakat dalam penanggulangan banjir di era Jokowi. Opini berjudul “Banjir Tak Bisa Menunggu” (Majalah Tempo, 6 Januari 2013) menyarankan Joko Widodo harus dengan tangkas menentukan prioritas dan menetapkan pekerjaan jangka pendek. Pelibatan masyarakat dalam penanggulangan banjir, seperti pembersihan sungai, merupakan bagian yang harus diperhitungkan.

Bagian Kedua ebook ini menghimpun Opini yang menyoroti problem transportasi Jakarta baik di era Sutiyoso, Fauzi Bowo, maupun Joko Widodo. Masalah yang sama di tiga era gubernur itu adalah pertambahan jumlah kendaraan (6-7 persen per tahun) tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan yang hanya satu persen. Setiap gubernur mempunyai program mengatasi masalah ini. Untuk mengatasi kemacetan, Sutiyoso mengoperasikan mass rapid transportation (MRT) jenis busway mulai 15 Januari 2004 dengan nama TransJakarta (Opini Majalah Tempo, 11 Januari 2004). Diawali dengan satu koridor, Blok M – Kota sepanjang 13 kilometer, Sutiyoso merealisasi 10 koridor. Proyek penuh lika-liku, dengan segala kekurangan dan kelebihannya ini, selanjutnya dirampungkan oleh Gubernur Fauzi Bowo.

Bagaimana dengan proyek Gubernur Joko Widodo dalam mengatasi kemacetan? Pada akhirnya Jokowi—sapaan akrab Joko Widodo—meluncurkan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Fase I, Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia, 2 Mei 2013.

Opini Tempo edisi 11 November 2012 mengatakan: Jika pemerintah serius mengatasi kemacetan, sebaiknya memprioritaskan pembenahan transportasi umum. Salah satu penyebab kemacetan adalah buruknya angkutan umum di Jakarta.